Menurut Helmi, pihaknya masih menunggu seleseinya MoU dengan pihak pemerintah Propinsi Jawa Timur. Setelah selesei MoU pihaknya akan mengusulkan lalu menyetujui penghapusan Perda Parkir berlangganan tersebut.
" Semua ini atas masukan dari warga masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya tarikan parkir tersebut " kata Helmi.
Lebih lanjut dirinya mengatakan dewan berharap ke depan permasalahan ini bisa segera selesaikan. Setelah semuanya sudah tertata, maka retribusi parkir berlangganan di kota Pasuruan bisa dihapuuskan. (indra)