Dalam pendapatnya saat rapat kerja dengan lembaga-lembaga tadi, Misbahun minta agar 5 persen beban Non Perfoming Loan (NPL) atau kredit macet ditanggung pemerintah. "Bagi saya, beban NPL ini bisa dibebankan kepada APBN sebagai cost kita demi melaksanakan pemerataan. Tidak kalah pentingnya, juga sebagai upaya mengatasi kesenjangan," kata Misbahun yang memang dkenal vokal baik di lembaga legislatif maupun di Partai Golkar.
Masih kata Misbahun, dengan adanya NPL ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah punya perhatian terhadap masyarakat bawah. Oleh karenanya, Misbahun dengan tegas pula meminta kepada pemerintah supaya tidak lagi mempermasalahkan kredit macet. Diakui , dirinya pernah mendapatkan dana talangan (Bailaout) melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Misbahun yakin jika NPL ini direalisasi, ke depannya nanti akan membawa dampak pada terbukanya lapangan kerja
Dicontohkan, saat ini jumlah nasabah KUR mencapai 12 jutaan. Kalau 1 orang memiliki 4 orang tenaga kerja, terus berapa juta lapangan kerja yang akan tercipta. Tidak hanya itu saja, berapa orang yang hidupnya dibawah garis kemiskinan yang akan terentaskan. Kalau sudah begitu, tentu daya beli masyarakat pun ikut naik. (kadir/tatag)